Mengajar, Meneliti, dan Mengabdi

Beranda »

Kurikulum Baru Irit Buku Baru


Kemendikbud melalui Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim (Jawa Pos, 16 Nopember 2012) menjelaskan wacana bahwa kurikulum baru 2013 tidak ada lagi LKS (lembar kerja siswa) atau sejenisnya. Seluruh buku untuk guru dan siswa akan disuplai pemerintah. Selanjutnya dikatakan kurikulum satuan pendidikan (KTSP) saat ini, siswa wajib memiliki banyak buku pelajaran. Mulai buku pengayaan hingga LKS. Nah, kurikulum baru siswa tidak mengerjakan soal pilihan ganda maupun esai di LKS seperti saat ini. Aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di luar kelas. Pertanyaannya apakah siswa atau guru tidak boleh memiliki banyak buku, cukupkah satu buku menahan dahaga keingintahuan? Apakah aktivitas di luar kelas tidak dipandu suatu buku atau LKS? Kalau guru selalu memberikan arahan-arahan dan siswa selalu bertanya tentang suatu prosedur-prosedur tertentu, apakah esensi inkuiri, kemandirian, atau belajar aktif sudah berjalan? Pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin perlu direnungkan.

Kemendikbud juga telah menggodok buku-buku baru untuk menyesuaikan kurikulum 2013. Buku baru tersebut rencananya akan gratis diberikan pada bulan pebruari. Pengadaan buku dilakukan terpusat sehingga dapat mengontrol konten buku tersebut.

Semangat kemendikbud untuk memperbaharui kurikulum termasuk kelengkapannya patut didukung dan diapresiasi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicermati dan dipertimbangkan agar implementasinya di sekolah-sekolah dapat berjalan dengan baik, tidak meresahkan guru, siswa dan orang tua, atau hanya baik direncana tetapi nol dipraktik.

Perubahan kurikulum yang diikuti dengan kebijakan penyediaan buku sebenarnya bukan merupakan hal yang sangat istimewa. Ketika kurikulum 1984 yang menekankan cara belajar siswa aktif (CBSA) dengan pendekatan keterampilan proses, pemerintah melalui kementerian pendidikan juga memberikan banyak buku yang dikembangkan atau terjemahan dari buku-buku yang digunakan negara lain, misalkan buku Scootish untuk mata pelajaran matematika. Buku-buku tersebut diberikan di sekolah-sekolah dan siswa meminjam sampai satu semester atau satu tahun digunakan. Demikian juga pada Kurikulum 1994, kemendikbud juga memberikan buku-buku gratis yang dipinjamkan pada siswa. Sebagian besar buku saat itu bukan buku terjemahan, melainkan ditulis oleh penulis-penulis dari perguruan tinggi. Tahun-tahun tersebut perkembangan buku pelajaran pendamping yang diterbitkan oleh penerbit swasta mulai berkembang pesat. Bahkan sampai saat ini banyak buku pelajaran yang beredar sebenarnya modifikasi atau restrukturisasi buku-buku pada kurikulum 1994. Ketika persiapan perubahan kurikulum 2006 atau KTSP, sekitar tahun 2001-2004 kemendikbud juga mengembangkan buku yang berorientasi pada pembelajaran kontekstual. Buku tersebut berupaya mengaitkan konten materi yang dipelajari siswa dengan konteks yang ada di sekitar siswa. Buku itu mengalami perbaikan-perbaikan dan akhirnya ketika kurikulum 2006 diunggah gratis sebagai buku sekolah elektronik (BSE). Buku sekolah elektronik ini konon diharapkan memberikan kemudahan siswa untuk mendapat buku gratis dan sesuai standar kurikulum baik dari segi isi maupun grafika. Bahkan buku tersebut dapat dicetak dengan harga yang sangat murah. Tetapi apa kenyataannya, apakah buku ini dipakai siswa, dipakai sekolah, dipakai guru? Ketika berkesempatan mengunjungi sekolah-sekolah, ternyata buku-buku yang disediakan gratis tersebut tidak familiar bagi siswa maupun guru dan tidak digunakan di kelas. Alasannya sekolah, siswa, atau guru tidak memiliki komputer, laptop untuk mengakses dan membaca buku itu. Kontennya tidak sesuai yang diinginkan guru, ada yang mengatakan terlalu banyak cerita tidak praktis, atau soal-soal latihan terlalu sedikit. Guru dan siswa cenderung menggunakan buku di luar BSE yang dilihat dari sisi konten setara, tetapi lebih baik dalam sisi grafika. Selain itu, mungkin pertimbangan ekonomis agar sekolah atau guru mendapat masukan. Tuntutan profesionalitas bahwa guru perlu mengembangkan bahan ajar dan LKS juga memberi andil tidak digunakannya buku BSE. Buku BSE untuk setiap mata pelajaran dari jenjang SD sampai SMA/SMK sebenarnya terdiri dari beberapa tidak hanya satu judul saja. Dengan demikian, alternatif buku yang dipakai sebenarnya cukup banyak pilihan. Artinya saat ini pun kemendikbud sudah menyuplai buku yang berupa softcopy gratis, sehingga tidak ada alasan kekurangan buku sebagai sumber belajar.

Kebutuhan buku dan pilihannya yang disediakan pemerintah maupun penerbit swasta seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Buku pelajaran sebagai karya publik seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar. Buku yang tidak relevan dengan kurikulum, salah konsep, atau grafika tidak cantik akan terpinggirkan, tinggal kontrol sekolah dan guru sebagai penentu buku tersebut layak atau tidak. Kontrol lain adalah dari orang tua atau pemerintah melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP). Pemerintah juga masih tetap perlu menyediakan buku-buku alternatif yang berupa softcopy maupun hardcopy, karena kondisi wilayah negara yang berbeda-beda. Ada sekolah di kota kupang yang merasakan bahwa kebutuhan buku gratis (hardcopy) perlu karena buku-buku lain mahal dan tidak terjangkau daya belinya. Buku-buku pelajaran yang dibuat kemendikbud umumnya mengikuti panduan-panduan kurikulum baru yang sesuai dengan orientasi pendidikan yang diharapkan, misalkan untuk saat ini orientasinya adalah pendidikan karakter. Buku yang dikembangkan ini sebenarnya tetap menjadi rujukan penulis buku dari penerbit swasta. Buku yang diterbitkan kemendikbud umumnya masih kalah jauh dengan buku yang diterbitkan penerbit swasta dari sisi grafika dan penampilannya. Umumnya penulis buku dari kemendikbud diharuskan juga menjadi desain grafis maupun tata letaknya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Berbeda dengan penerbit swasta, dukungan gambar-gambar maupun desainnya dikerjakan oleh profesional tersendiri. Bahkan sampul saja memiliki desain dan filosofis tersendiri. Buku-buku cetakan kemendikbud umumnya dipakai sekolah satu-sampai dua tahun penerapan kurikulum tersebut, tahun berikutnya buku-buku itu bergeser dengan buku-buku penerbit swasta.

Apakah ketika kurikulum baru siswa tidak mengerjakan soal pilihan ganda maupun esai di LKS? Saya kira perubahan kurikulum tidak mengubah suatu bentuk soal misalkan pilihan ganda atau esai. Keduanya tetap dipakai karena memiliki tujuan tersendiri. Soal esai lebih menginginkan siswa menunjukkan proses pengerjaan dan keterampilan yang telah dipelajari. Sedang soal pilihan ganda lebih banyak menggali pada penguasaan siswa terhadap banyak konsep-konsep yang sudah dipelajari dan memudahkan pemeringkatan yang segera. Ketika pembelajaran dilakukan di kelas maupun di luar sebenarnya tetap memungkinkan menggunakan LKS. LKS itu memandu kegiatan inkuiri siswa dan menemukan kembali konsep-konsep yang dibangun ahli. Misalkan pada klasifikasi tumbuhan, apakah klasifikasi itu langsung dibangun sendiri siswa? Awalnya benar, siswa diharapkan mengkonstruk pengetahuan sendiri, tetapi setelah itu diklarifikasikan dengan pemahaman-pemahaman teknis ahli tumbuhan.

LKS sebenarnya memiliki fungsi-fungsi berbeda. LKS untuk keperluan membangun pemahaman konsep, isinya bukan soal pilihan ganda atau esai. LKS tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan diarahkan pada penemuan kembali atau pembangunan konsep suatu topik. Bisa juga merupakan instruksi-instruksi untuk melakukan ujicoba atau praktikum. LKS penguatan atau juga pengayaan bisa saja berisi soal-soal yang menguatkan konsep yang sudah dipelajari atau mengembangkan pemahaman lebih lanjut. Siswa dengan kemampuan khusus diberikan LKS ini agar mengembangkan kelebihan potensinya dan tidak mengganggu teman lainnya. LKS lain merupakan LKS remidi yang memungkin siswa mempelajari materi yang telah diajarkan tetapi siswa tersebut belum mencapai nilai ketuntasan optimalnya. LKS ini tidak harus dibeli dan menambah biaya pembelian buku, termasuk menjadi konotasi kurikulum yang tidak irit.

LKS ini bukan seperti buku yang beredar saat ini dan siswa wajib membelinya. LKS ini seharusnya dibuat guru dan disesuaikan dengan keperluannya. Menurut saya, tidak setiap topik harus ada LKS-nya. Kalau LKS isinya hanya variasi soal atau pertanyaan kembali dari konsep yang sudah dipelajari, seyogyanya guru yang disebut profesional mampu membuatnya atau memanfaat buku pelajaran. LKS bukan kumpulan soal atau rangkuman materi. Celakanya, karena LKS yang dijual penerbit dianggap buku wajib sampai ada materi-materi yang di luar standar kompetensi atau kompetensi dasar diajarkan di kelas. Kecenderungan lain dari tipe LKS seperti ini akhirnya pembelajaran dilakukan secara menghafal. Nah, meskipun strategi pembelajaran diupayakan di luar kelas, sehingga pembelajaran menyenangkan, bermakna, dan kontekstual manfaat dan keberadaan LKS tetap diperlukan. Kurikulum baru akan irit, saya kira bukan jaminan. (Sidoarjo, 16 November 2012)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Indah Rokhmawati

another part of my life

fatkoer.wordpress.com

Sahabat Pembelajar

P4MRI Universitas Negeri Surabaya

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia

Moh Ikhsan's Blog

Blog untuk belajar, belajar untuk berbagi

aghrasmart

Man Jadda Wa Jada

Cerita Keluarga

Bangkitkan Generasi Sukses

Finasma

Forum Interaktif Nasional Alumni SMA

Matematika & Pendidikan Karakter

Membangun Karakter Melalui Matematika

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: